Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang DS, secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) untuk Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung yang berlangsung pada Selasa, 31 Maret 2026. Penyampaian ini menjadi momen penting yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Pentingnya LKPJ dalam Tata Kelola Pemerintahan
Kang DS menegaskan bahwa LKPJ bukan hanya sekadar formalitas administratif. Dokumen ini memiliki fungsi krusial sebagai alat untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan seimbang antara eksekutif dan legislatif. Dengan adanya LKPJ, masyarakat dapat melihat secara jelas capaian serta tantangan yang dihadapi selama satu tahun anggaran.
“Dokumen ini merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan transparansi, akuntabilitas, dan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkap Kang DS dalam penyampaian tersebut.
Rincian LKPJ 2025
LKPJ tahun 2025 mencakup ringkasan tentang capaian kinerja pembangunan, realisasi program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta perkembangan dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Pemerintah Kabupaten Bandung berhasil mempertahankan tren positif dalam indikator pembangunan. Beberapa aspek yang diperhatikan termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengendalian inflasi, dan penguatan layanan publik yang berbasis digital.
Aspek Keuangan dalam LKPJ 2025
Dari segi keuangan, target pendapatan daerah untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp7,33 triliun, sementara realisasi yang tercatat mencapai Rp6,89 triliun atau setara dengan 94,01 persen dari target yang ditentukan. Pendapatan ini bersumber dari berbagai komponen, antara lain:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,81 triliun (81,47%) dari target Rp2,23 triliun
- Pendapatan Transfer: Rp5,03 triliun (99,31%) dari target Rp5,07 triliun
- Lain-lain pendapatan sah: Rp44,62 miliar (127,50%) dari target Rp35 miliar
Sementara itu, realisasi belanja daerah pada tahun yang sama mencapai Rp6,96 triliun, yang setara dengan 92,35 persen dari anggaran sebesar Rp7,53 triliun. Belanja ini meliputi berbagai jenis pengeluaran, seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Defisit dan Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bandung mencatat adanya defisit sebesar Rp61,77 miliar. Namun, pembiayaan daerah tercatat telah terealisasi dengan baik, dengan penerimaan pembiayaan mencapai 100,02 persen dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan dengan cukup optimal.
Kang DS menegaskan bahwa data keuangan yang disajikan dalam LKPJ ini bersifat sementara dan masih akan disempurnakan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Indikator Pembangunan yang Mencolok
Dari sisi pembangunan, berbagai indikator makro menunjukkan kinerja yang menggembirakan. IPM Kabupaten Bandung pada tahun 2025 tercatat mencapai 75,58 poin, yang mengalami peningkatan dari 74,27 poin pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung pun mencatat angka yang menggembirakan, yakni sebesar 6,45 persen.
Perkembangan Sosial Ekonomi
Selain itu, tingkat kemiskinan juga menunjukkan penurunan yang signifikan, yakni menjadi 6,04 persen, sementara angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan menjadi 0,5 persen. Indeks Kepuasan Masyarakat pun berada pada angka yang sangat baik, mencapai 89,01 poin. Ini adalah indikator yang menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan layanan dan kinerja pemerintah daerah.
Namun, tidak semua kabar baik. Tingkat pengangguran terbuka tercatat meningkat menjadi 6,68 persen, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Hal ini menjadi tantangan untuk terus memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja demi menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di masyarakat.
Kesimpulan
Penyampaian LKPJ 2025 oleh Kang DS di DPRD Kabupaten Bandung tidak hanya mencerminkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,45 persen dan penurunan angka kemiskinan, Kabupaten Bandung menunjukkan arah yang positif meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal pengangguran. Melalui langkah-langkah strategis dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan pencapaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.
➡️ Baca Juga: Pemkab Kediri Tegaskan Pentingnya Data Riil untuk Pemangkasan Angka Stunting
➡️ Baca Juga: Mengulas Transformasi Gaya Bermain Sepak Bola: Studi Komprehensif dan Objektif
