Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan pentingnya melibatkan perempuan dalam peran strategis dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Permintaan ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat yang terdampak, terutama perempuan yang menjadi penjaga hutan.
Pentingnya Pendekatan Gender dalam Penanganan Karhutla
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menekankan bahwa penanganan karhutla harus dilaksanakan dengan pendekatan yang menghormati hak asasi manusia (HAM) dan mempertimbangkan aspek gender. Hal ini mencakup penciptaan ruang partisipasi yang lebih besar bagi perempuan dalam setiap tahap manajemen risiko bencana.
“Negara memiliki kewajiban untuk mengedepankan pendekatan yang berlandaskan HAM dan gender dalam penanganan keadaan darurat. Ini termasuk membuka akses bagi perempuan untuk berkontribusi secara signifikan dalam semua fase siklus manajemen risiko bencana,” jelas Dahlia saat dihubungi di Jakarta, pada Senin (7/9).
Pentingnya Hutan bagi Perempuan
Dahlia menambahkan, hutan dan lahan merupakan aspek krusial dalam kehidupan perempuan, terutama bagi perempuan adat dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Bagi banyak perempuan, hutan adalah sumber kehidupan yang tidak tergantikan.
- Hutan sebagai pasar alam
- Sumber makanan dan obat-obatan
- Tempat bergantung hidup bagi perempuan
- Wilayah spiritual bagi masyarakat adat
- Penting dalam pertanian dan perkebunan
“Hutan itu ibarat pasar yang menyediakan berbagai sumber daya. Banyak perempuan yang bergantung pada hutan untuk makanan, obat-obatan, dan penghidupan sehari-hari. Selain itu, hutan memiliki nilai spiritual yang sangat dalam bagi masyarakat adat, yang terikat erat dengan kehidupan mereka dan alam sekitar,” ungkapnya.
Dampak Karhutla Terhadap Perempuan
Dahlia juga menyoroti keprihatinannya terhadap bencana karhutla yang melanda beberapa provinsi di Indonesia selama bulan Agustus 2026. Ia menekankan bahwa dampak dari karhutla ini dapat memperburuk kerentanan perempuan, menambah risiko kesehatan, serta kehilangan sumber penghidupan dan pangan.
“Bencana ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik, tetapi juga memicu pengungsian dan meningkatkan beban kerja perempuan. Kami sangat khawatir bahwa risiko kekerasan berbasis gender dapat meningkat, terutama bagi perempuan hamil, kepala keluarga perempuan, perempuan dari kalangan miskin, masyarakat adat, penyandang disabilitas, lansia, dan anak balita,” tambahnya.
Kebutuhan Dasar dan Perlindungan untuk Kelompok Rentan
Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok yang paling rentan. Hal ini meliputi penyediaan pangan, air bersih, sanitasi, sandang, layanan kesehatan, dukungan psikososial, serta perlindungan yang memadai bagi mereka yang terdampak.
- Pemenuhan kebutuhan pangan
- Penyediaan air bersih dan sanitasi
- Layanan kesehatan yang terjangkau
- dukungan psikososial
- Perlindungan bagi kelompok rentan
Pemerintah juga diharapkan dapat menjamin proses penyelamatan dan evakuasi korban serta barang-barang yang penting. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana pengungsian yang aman menjadi hal yang sangat penting.
Rekomendasi Internasional untuk Penanganan Bencana
Upaya yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sejalan dengan Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 37, yang menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan dimensi gender dalam mengurangi risiko bencana. Rekomendasi tersebut menekankan perlunya sistem peringatan dini yang inklusif, pengumpulan data yang terpilah, serta akses yang setara terhadap bantuan dan layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi.
Selain itu, perlindungan dari kekerasan seksual di lokasi pengungsian juga merupakan hal yang sangat vital. Dalam konteks ini, partisipasi perempuan dalam setiap proses penanganan bencana harus diutamakan untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan mereka didengar dan dipenuhi.
Pentingnya Partisipasi Perempuan dalam Penanganan Bencana
Perempuan memiliki perspektif dan pengalaman yang unik dalam menghadapi bencana. Keterlibatan mereka dalam penanganan karhutla tidak hanya akan memperkaya strategi yang diterapkan tetapi juga memastikan bahwa dampak dari kebijakan yang diambil lebih adil dan merata.
- Perempuan sebagai pengambil keputusan
- Perempuan memiliki pengetahuan lokal yang berharga
- Perempuan dapat menjadi agen perubahan
- Perempuan mampu memperkuat jaringan komunitas
- Perempuan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan
Dengan melibatkan perempuan dalam penanganan karhutla, pemerintah tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi kelompok rentan, tetapi juga memanfaatkan potensi penuh dari komunitas dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.
Kesimpulan
Membuka ruang bagi partisipasi perempuan dalam penanganan karhutla merupakan langkah krusial dalam menciptakan sistem yang lebih responsif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang menghormati HAM dan gender, kita dapat mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua, terutama bagi perempuan yang sering kali menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan hutan dan lahan. Melalui tindakan kolaboratif dan inklusif, kita dapat menghadapi tantangan karhutla dengan lebih efektif dan efisien.
➡️ Baca Juga: Elnusa Realisasikan Capex Rp566 Miliar untuk Perkuat Momentum Pertumbuhan
➡️ Baca Juga: Biaya Nembak KTP Pajak Kendaraan Rp 700 Ribu Menurut Dedi Mulyadi
