Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kembali menekankan pentingnya integritas di kalangan pejabat pemerintah, menyusul terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap. Insiden ini mengungkapkan tantangan besar dalam upaya memberantas korupsi di tingkat daerah, dan Luthfi merasa perlu untuk menyampaikan pesan yang kuat mengenai komitmen terhadap integritas.
Penegasan Integritas oleh Gubernur
Ahmad Luthfi menyatakan bahwa isu integritas telah menjadi fokus utama dalam setiap pertemuan dan komunikasi yang dilakukannya dengan pejabat daerah. Dalam keterangannya di Semarang, ia menyatakan, “Saya telah berulang kali menekankan pentingnya integritas. Ini adalah hal yang tidak bisa ditawar.” Pernyataan ini merujuk pada penangkapan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, yang menjadi sorotan media dan publik.
Gubernur Luthfi berpendapat bahwa semua kepala daerah, wakil kepala daerah, serta aparatur sipil negara (ASN) perlu menyadari bahwa menjaga integritas adalah tanggung jawab yang sangat serius. “Kami telah memberikan arahan yang jelas tentang pentingnya menjaga integritas dalam setiap aspek pemerintahan,” tambahnya.
Keprihatinan atas Kasus Korupsi
Keberadaan kasus korupsi di daerah, seperti yang terjadi pada Bupati Pati dan Bupati Pekalongan sebelumnya, membuat Luthfi merasa prihatin. “Kejadian ini menunjukkan bahwa kita harus terus waspada dan bekerja keras untuk mencegah hal-hal serupa,” ujarnya dengan nada serius. Ia mengingatkan bahwa setiap pejabat publik harus berkomitmen untuk tidak hanya berbicara tentang integritas tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan sehari-hari.
Kerja Sama dengan KPK untuk Pencegahan Korupsi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan KPK dalam rangka pencegahan korupsi. Melalui program koordinasi-supervisi dan pencegahan (Korsupgah), KPK memberikan pengarahan kepada kepala daerah dan anggota DPRD. “Kami berusaha untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga integritas dan transparansi,” kata Luthfi.
Dalam peringatan Hari Antikorupsi Dunia yang lalu, para pejabat juga diingatkan untuk tidak melakukan penyimpangan anggaran. “Kami menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan pengelolaan anggaran yang baik,” tambahnya.
Hormati Proses Hukum KPK
Menyikapi proses hukum yang sedang berlangsung terhadap Bupati Cilacap, Luthfi menyatakan bahwa ia menghormati langkah-langkah yang diambil oleh KPK. “Kami percaya pada sistem hukum dan proses yang ada. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa setiap tindakan di pemerintahan dilakukan dengan benar,” ujarnya.
Pendidikan bagi Pejabat Publik
Gubernur Luthfi menekankan bahwa kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pejabat publik. “Ini adalah pengingat bagi kita semua, terutama bagi bupati dan wali kota, untuk memiliki integritas yang kuat. Integritas bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi harus terwujud dalam tindakan nyata,” jelasnya.
Integritas yang dimaksud mencakup tindakan yang tidak melanggar hukum serta tidak menyalahgunakan wewenang. Luthfi menegaskan pentingnya menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien. “Kami harus berkomitmen pada ‘clean governance’ dan ‘good governance’. Ini harus menjadi prinsip dasar bagi setiap pejabat, termasuk ASN,” tambahnya.
Pelayanan Publik yang Optimal
Di tengah situasi ini, Luthfi meminta agar jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menyusul dekatnya perayaan Lebaran 2026, ia menekankan pentingnya persiapan dalam memberikan layanan mudik dan balik yang optimal. “Kami ingin masyarakat merasakan pelayanan yang baik selama periode ini,” katanya.
Kasus OTT di Cilacap
Pada 13 Maret 2026, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, bersama dengan 26 orang lainnya. Dalam operasi tersebut, tim KPK berhasil menyita uang tunai dalam bentuk rupiah. Hal ini semakin menunjukkan perlunya pengawasan ketat terhadap tindakan pejabat publik.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang perlu diatasi. Luthfi berharap agar semua pihak dapat belajar dari insiden ini dan bekerja sama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Komitmen Masa Depan
Di masa depan, Gubernur Ahmad Luthfi berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga dalam rangka pencegahan korupsi. “Kami akan terus berupaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada semua pejabat mengenai pentingnya integritas dan transparansi,” ujarnya.
- Pengarahan rutin mengenai integritas bagi pejabat daerah.
- Kerjasama dengan KPK untuk pencegahan korupsi.
- Pendidikan tentang pengelolaan anggaran yang baik.
- Monitoring terhadap tindakan pejabat publik.
- Pelayanan publik yang optimal menjelang Lebaran.
Gubernur Luthfi mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di daerah. “Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Mari kita bersama-sama melawan korupsi,” tutupnya dengan penuh harapan.
➡️ Baca Juga: Mendikdasmen Instruksikan Pembatasan Penggunaan Listrik untuk Sekolah Ramah Lingkungan
➡️ Baca Juga: Kapolri Evaluasi Kesiapan Angkutan Lebaran 2026 di Surabaya Gubeng dan Apresiasi KAI
