Dinsos KBB Tegaskan Larangan Pungutan pada Bansos untuk KPM yang Berhak

bila salsabila4 minggu ago

3 3 minutes read

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini semakin serius dalam mengawasi distribusi bantuan sosial (bansos) yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan benar-benar sampai ke tangan yang berhak, tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Pentingnya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Salah satu aspek krusial dalam pengawasan ini adalah menjaga Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) agar tetap berada di tangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KKS merupakan identitas penting yang memfasilitasi penerimaan bantuan sosial, sehingga harus dijaga keamanannya. Kepala Dinsos KBB, Idad Saadudin, menegaskan bahwa ketentuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan hak-hak masyarakat yang berhak atas bantuan dapat terpenuhi.

Idad juga menyampaikan bahwa penegasan ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor 400.9/2239/Dinsos/2026 yang dikeluarkan pada 23 Juni 2026. Dalam surat tersebut, Dinsos KBB menekankan bahwa KKS harus dikuasai sepenuhnya oleh KPM dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, karena hal ini berkaitan langsung dengan hak penerima bantuan.

Pengawasan yang Ketat

Idad menjelaskan bahwa surat edaran ini telah disampaikan kepada seluruh camat, kepala desa, dan pendamping sosial di wilayah KBB. Ini merupakan langkah lanjut dari Surat Edaran Bupati Bandung Barat Nomor 4996 tanggal 8 Desember 2025 tentang Dukungan Program Bantuan Sosial. Dengan demikian, diharapkan ada sinergi antara berbagai pihak dalam memastikan penyaluran bansos berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Ia mengingatkan bahwa jika KKS berada di tangan pihak lain, maka akan ada potensi terjadinya penyimpangan dalam proses penyaluran bansos. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam distribusi bantuan diminta untuk memastikan bahwa akses terhadap bantuan tetap berada pada KPM yang berhak.

Larangan Pungutan dalam Penyaluran Bansos

Salah satu isu penting yang juga ditekankan oleh Dinsos KBB adalah larangan pungutan biaya dalam penyaluran bantuan sosial. Dinas Sosial menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan yang boleh dikenakan kepada KPM dengan alasan apa pun. Bantuan sosial adalah hak yang seharusnya diterima tanpa adanya beban biaya yang menyertainya.

“Bansos merupakan hak KPM, sehingga tidak boleh ada pungutan atau biaya tambahan dalam proses penyalurannya,” tegas Idad. Penegasan ini bertujuan untuk melindungi KPM dari praktik-praktik tidak etis yang bisa merugikan mereka.

Pemahaman Penggunaan Bantuan

Lebih lanjut, Idad mengingatkan kepada KPM agar memahami dengan baik tujuan dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Setiap program bantuan memiliki ketentuan dan peruntukan yang spesifik, yang harus dipatuhi oleh penerima manfaat.

Bantuan harus digunakan sesuai dengan ketentuan program.
KPM perlu memahami tujuan dari setiap bentuk bantuan yang diterima.
Penting untuk menghindari penggunaan bantuan di luar ketentuan yang ada.
Monitoring dari pendamping sosial sangat diperlukan untuk mencegah penyimpangan.
Kerjasama antara KPM dan pihak terkait sangat penting untuk kelancaran penyaluran.

“Kami juga ingin menekankan bahwa bantuan yang diterima harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan tidak disalahgunakan untuk keperluan lain,” tambahnya. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan KPM dapat memanfaatkan bantuan tersebut seefektif mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

Tanggung Jawab Bersama dalam Penyaluran Bansos

Dinsos KBB juga menegaskan bahwa tanggung jawab dalam penyaluran bansos tidak hanya terletak pada penerima manfaat. Peran camat, kepala desa, dan pendamping sosial sangat vital dalam memastikan bahwa proses penyaluran dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Idad menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak yang terlibat. “Kami berharap semua pihak dapat berkontribusi aktif dalam menjaga integritas dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial ini,” katanya. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan tujuan dari program bantuan sosial dapat tercapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Peran Pendamping Sosial

Pendamping sosial memiliki fungsi yang sangat strategis dalam proses ini. Mereka bertugas untuk mendampingi dan memberikan informasi kepada KPM mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menerima bantuan. Selain itu, pendamping sosial juga berperan aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan bantuan oleh KPM.

Dengan adanya pendamping sosial, diharapkan dapat tercipta jalur komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul selama proses penyaluran dan mencari solusi yang tepat.

Kesimpulan Akhir

Secara keseluruhan, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Dengan penegasan larangan pungutan pada bansos dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan KKS, diharapkan setiap KPM dapat menerima haknya tanpa adanya gangguan dari pihak lain.

Melalui kerjasama yang baik antara Dinsos, pemerintahan daerah, dan masyarakat, diharapkan program bantuan sosial ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan.