Negara-Negara yang Diizinkan Iran Melintasi Selat Hormuz Secara Resmi

bila salsabila2 minggu ago

1 3 minutes read

Selat Hormuz, yang sering disebut sebagai jalur maritim tersibuk di dunia, kini menjadi sorotan utama dalam ketegangan internasional. Keputusan Iran untuk menutup akses ke selat ini, di tengah ketegangan yang meningkat dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, menimbulkan dampak yang signifikan pada pasar energi global. Mengingat bahwa sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia melewati jalur ini, penutupan tersebut menyebabkan lonjakan harga minyak yang tajam, melampaui 100 dolar per barel. Namun, di balik keputusan itu, Iran secara tidak langsung tetap membuka kesempatan bagi sejumlah negara untuk melintas, sementara kapal-kapal yang dioperasikan oleh AS dan sekutunya dilarang keras. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengonfirmasi bahwa Iran telah menerima permohonan dari beberapa negara untuk mendapatkan izin melintas dan keputusan akhir diserahkan kepada militer Iran. Mari kita telaah lebih dalam negara-negara mana saja yang telah diberikan izin oleh Iran untuk melintasi Selat Hormuz dan negara mana yang masih dalam proses negosiasi.

Negara-Negara yang Diizinkan Iran Melintasi Selat Hormuz

Ketika ketegangan meningkat pada 2 Maret 2026 dengan pengumuman penutupan Selat Hormuz oleh Iran, harga minyak mentah Brent pun mengalami lonjakan yang signifikan. Sebelum perang, harga minyak berada di sekitar 65 dolar per barel, namun setelah pengumuman tersebut, harga melonjak menjadi lebih dari 100 dolar per barel. Pada hari Senin setelah pengumuman, harga minyak Brent tercatat naik hingga 2,5 persen menjadi 105,70 dolar per barel, mencerminkan betapa krusialnya ketergantungan global terhadap jalur strategis ini yang kini berada di bawah kontrol Iran.

Dalam konteks ini, penasihat senior panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Ebrahim Jabari, mengeluarkan ancaman tegas terhadap kapal-kapal yang mencoba melintasi selat tanpa izin, menyatakan bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi serius. Berikut ini adalah daftar negara-negara yang telah diizinkan oleh Iran untuk melintas melalui Selat Hormuz:

1. Pakistan

Pakistan menjadi salah satu negara pertama yang berhasil mendapatkan izin untuk melewati Selat Hormuz. Sebuah kapal tanker berbendera Pakistan, bernama Karachi, dilaporkan berlayar keluar dari Teluk melalui selat ini pada akhir pekan lalu. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Iran membuka peluang bagi negara-negara tertentu yang tidak dianggap sebagai musuh.

2. India

India mendapatkan keuntungan dari kebijakan pengecualian ini. Duta Besar Iran untuk India, Mohammad Fathali, mengonfirmasi bahwa Iran telah memberikan izin kepada beberapa kapal India untuk melintas, yang merupakan pengecualian langka di tengah situasi yang tegang ini. Dua kapal tanker dari India yang mengangkut gas petroleum cair berhasil melewati selat dengan aman dan saat ini dalam perjalanan menuju pelabuhan di bagian barat India.

3. Turki

Situasi Turki lebih rumit, di mana dari 15 kapal Turki yang terjebak di dekat perairan Iran, hanya satu yang berhasil mendapat izin untuk melintas. Menteri Transportasi dan Infrastruktur Turki, Abdulkadir Uraloglu, menjelaskan bahwa izin tersebut diberikan hanya kepada kapal yang sebelumnya telah menggunakan pelabuhan Iran dan lulus pemeriksaan oleh pihak berwenang setempat. Keempat belas kapal lainnya masih menunggu kepastian lebih lanjut.

4. China

China merupakan salah satu negara yang paling terpengaruh oleh penutupan ini, karena 45% kebutuhan minyaknya berasal dari Selat Hormuz. Dalam upaya untuk mengatasi situasi ini, China secara aktif bernegosiasi dengan Iran untuk mengizinkan kapal-kapal pengangkut minyak mentah dan gas alam cair dari Qatar untuk melintasi selat tersebut. Meskipun memiliki hubungan yang baik dengan Iran, Beijing merasa tertekan oleh keputusan Teheran yang menghambat jalur pasokan energi mereka.

5. Prancis dan Italia

Dua negara besar Eropa, Prancis dan Italia, juga tidak tinggal diam. Keduanya telah meminta untuk melakukan pembicaraan resmi dengan Iran mengenai kemungkinan izin bagi kapal-kapal mereka untuk melintasi Selat Hormuz. Ini menunjukkan bahwa dampak dari blokade Iran kini merambat hingga ke Eropa, memicu diplomasi yang lebih intensif.

Respons Negara-Negara Sekutu AS

Sementara itu, di tengah ketegangan ini, reaksi dari sekutu AS sangat beragam. Meskipun Presiden AS, Donald Trump, berusaha membangun koalisi angkatan laut untuk mengamankan Selat Hormuz, banyak sekutu seperti Jerman dan Yunani menolak untuk terlibat dalam operasi militer di wilayah tersebut selama perang masih berlangsung. Inggris, yang dikenal sebagai sekutu setia AS, juga memilih untuk bersikap hati-hati, dengan Perdana Menteri Keir Starmer menegaskan bahwa Inggris tidak akan terlibat dalam konflik yang lebih luas.

Analisis dari para ahli keamanan di Timur Tengah menunjukkan bahwa penolakan ini bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat banyak sekutu AS memang telah menentang konflik ini sejak awal dan enggan memberikan dukungan lebih lanjut.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa dua kapal milik Pertamina mendapatkan izin untuk melintasi Selat Hormuz. Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh Pjs Corporate Secretary PT Pertamina International Shipping (PIS), Vega Vita, yang menegaskan bahwa informasi itu tidak akurat. Menurut penjelasan Vega Pita, dua kapal, yakni PIS Paragon dan PIS Rinjani, telah berhasil keluar dari wilayah Timur Tengah melalui Teluk Oman tanpa melewati Selat Hormuz. Saat ini, dua kapal lainnya, yaitu VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih berada di Teluk Arab dan dalam pemantauan ketat. Vega menekankan bahwa kedua kapal dan seluruh kru dalam keadaan aman dan terus berkoordinasi untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan selamat.

Ketegangan di Selat Hormuz menggambarkan dinamika geopolitik yang kompleks di mana negara-negara terpaksa menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka, terutama di tengah ancaman terhadap jalur pasokan energi. Dengan situasi yang terus berkembang, perhatian dunia akan tetap tertuju pada perkembangan terbaru mengenai kebijakan Iran dan respons dari negara-negara lain yang terlibat.