Pada Selasa, 10 Maret 2026, Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, menjadi fokus sorotan publik ketika dia menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan kasus dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Japto tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.00 WIB, tampak berpenampilan formal dengan kemeja batik dan jaket hitam.
Dalam perkembangan berikutnya, Budi Prasetyo selaku juru bicara KPK membenarkan proses pemeriksaan yang berlangsung. Menurut Budi, penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan saksi bagi Japto Soerjosoemarno dalam dugaan kasus korupsi gratifikasi di Kabupaten Kukar. Pemeriksaan ini, sebagaimana dijadwalkan, berfokus pada korporasi yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Kasus gratifikasi yang tengah diselidiki ini melibatkan tiga korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketiga korporasi yang dimaksud adalah PT Sinar Kumala Naga (AKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS). Korporasi-korporasi ini diduga telah menerima gratifikasi dalam proses produksi batu bara per metrik ton yang juga menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
Dalam konteks yang lebih rinci, Rita Widyasari diduga menerima jatah sebesar 3,3 hingga 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton produksi batu bara. Asep Guntur Rahayu, Direktur Penyidikan KPK, memberikan gambaran mengenai skala gratifikasi yang terjadi. Menurut Asep, gratifikasi tersebut cukup besar mengingat produksi batu bara oleh perusahaan tersebut bisa mencapai jutaan metrik ton. Uang hasil gratifikasi ini kemudian diduga disalurkan ke beberapa pihak yang kini masih dalam proses penyelidikan.
Terlepas dari kasus gratifikasi ini, Rita Widyasari sendiri pernah terlibat dalam kasus suap yang melibatkan penyidik KPK, Stephanus Robin Pattuju. Saat ini, Rita berstatus sebagai terpidana dalam kasus gratifikasi senilai Rp 110 miliar dan kasus suap terkait perizinan kelapa sawit di Kutai Kartanegara.
Untuk memastikan transparansi dan akurasi informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus memberikan perkembangan terkait kasus dugaan gratifikasi ini melalui pernyataan resmi yang disampaikan kepada publik.
➡️ Baca Juga: Tren Renovasi Rumah Minimalis dan Fungsional Menjelang Lebaran 2026 yang Harus Diketahui
➡️ Baca Juga: Info Terbaru SPMB 2026/2027 untuk Pendaftaran Sekolah yang Harus Kamu Ketahui