Dua Platform Digital Terbukti Melanggar Ketentuan PP Tunas secara Konsisten

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Nomor 17 tahun 2025 mengenai Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang lebih dikenal dengan PP Tunas. Namun, ada dua platform digital yang tampaknya belum siap untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Kedua platform ini mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk mematuhi regulasi tersebut, yang menunjukkan tantangan dalam implementasi aturan ini di dunia digital.
Komitmen Pemerintah dan Respons Platform Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital menanti kepatuhan dari dua platform digital, yaitu Roblox dan TikTok, untuk sepenuhnya mengikuti ketentuan PP Tunas yang mulai berlaku pada 10 April. Saat ini, kedua platform tersebut masih tergolong dalam kategori platform digital yang mematuhi sebagian ketentuan yang ada.
“Kami masih menunggu karena ada permintaan untuk perpanjangan hingga tanggal 10 April, yaitu besok, agar kedua platform tersebut dapat menyampaikan kembali rencana aksi mereka,” ungkap Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam sebuah konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta Pusat pada hari Kamis.
Peringatan dari Kementerian Komunikasi dan Digital
Kedua platform tersebut telah menerima peringatan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk segera memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan PP Tunas. Dalam responsnya, TikTok dan Roblox meminta tambahan waktu untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.
Kategori Kepatuhan Platform Digital
Setelah penerapan PP Tunas yang efektif sejak 28 Maret 2026, TikTok dan Roblox diklasifikasikan sebagai platform yang patuh sebagian. Keduanya menunjukkan kemauan untuk mengikuti regulasi, tetapi masih dalam proses penyesuaian agar dapat memenuhi semua persyaratan.
PP Tunas diluncurkan untuk mengatur pengelolaan platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE), sehingga dapat menyediakan layanan yang aman bagi anak-anak di Indonesia.
Platform Digital Lain yang Mematuhi
Dalam implementasi awal PP Tunas, delapan platform digital telah menjadi sasaran, termasuk Instagram, Facebook, Threads, X, Bigo Live, YouTube, TikTok, dan Roblox. Menariknya, X dan Bigo Live telah terbukti mematuhi peraturan ini bahkan sebelum penerapan resmi di Indonesia.
Statistik Terkini Mengenai Kepatuhan
Hingga Kamis pukul 17.50 WIB, tercatat hanya tiga pemilik platform digital yang sepenuhnya mematuhi ketentuan PP Tunas. Mereka adalah Meta (yang meliputi Threads, Instagram, dan Facebook), X, serta Bigo Live.
Tujuan Utama PP Tunas
Diterapkannya PP Tunas bertujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai potensi ancaman yang mungkin mereka temui di ruang digital. Ini termasuk risiko seperti perundungan siber, penipuan digital, dan paparan konten negatif, termasuk pornografi.
Implikasi Bagi Platform Digital
Dengan adanya regulasi ini, platform digital diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam menyediakan lingkungan yang aman dan ramah bagi pengguna muda. Kewajiban untuk mematuhi PP Tunas tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial, tetapi juga menjadi aspek penting dalam menjaga reputasi dan kredibilitas mereka di pasar Indonesia.
Langkah Selanjutnya untuk Platform Digital
Platform-platform digital yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan PP Tunas perlu segera melakukan evaluasi dan perencanaan strategis untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ini termasuk:
- Meninjau kebijakan dan prosedur internal terkait perlindungan anak.
- Melakukan audit terhadap konten yang ada untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.
- Mengimplementasikan fitur-fitur yang mendukung keselamatan pengguna muda.
- Memberikan edukasi kepada pengguna dan orang tua mengenai penggunaan yang aman di platform digital.
- Membangun saluran komunikasi yang jelas dengan pihak berwenang untuk melaporkan kemajuan.
Pentingnya Kepatuhan dalam Era Digital
Di tengah pertumbuhan pesat teknologi dan penggunaan platform digital, kepatuhan terhadap regulasi seperti PP Tunas menjadi sangat krusial. Hal ini bukan hanya untuk melindungi anak-anak, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap platform tersebut. Pengguna, terutama orang tua, semakin sadar akan risiko yang ada di ruang digital dan lebih memilih platform yang menunjukkan komitmen nyata terhadap keselamatan pengguna muda.
Peran Kementerian dalam Pengawasan
Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap PP Tunas. Dengan melakukan evaluasi berkala terhadap platform-platform digital, kementerian dapat memastikan bahwa semua pihak menjalankan tanggung jawabnya dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
Kesimpulan Akhir
Dengan semakin banyaknya anak-anak yang mengakses platform digital, upaya untuk memastikan keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama bagi semua penyelenggara sistem elektronik. PP Tunas menjadi langkah awal yang signifikan dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Oleh karena itu, semua pihak, baik pemerintah maupun penyedia platform, harus bekerja sama untuk mewujudkan tujuan ini demi generasi mendatang.
➡️ Baca Juga: Pembangunan Tol Bawen-Ambarawa Rampung, Akses Wisata Borobudur dan Dieng Makin Mudah
➡️ Baca Juga: RSUD Wamena Tingkatkan Upaya Penanganan TBC dengan Serius di Jayawijaya



