Dalam menghadapi tantangan kompleks pemulihan anak-anak yang menjadi korban kekerasan ekstremisme, diperlukan upaya kolaboratif lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak. Perlindungan, dukungan psikososial, pendidikan, dan perhatian terhadap lingkungan keluarga harus terintegrasi agar proses pemulihan berjalan dengan efektif. Dalam konteks ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 Antiteror Polri, serta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) bersatu untuk menciptakan mekanisme pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Diskusi Fokus untuk Pemulihan Anak Korban Kekerasan
Komitmen tersebut diangkat dalam sebuah diskusi kelompok terfokus (FGD) yang diselenggarakan dengan tema “Membangun Mekanisme Pemulihan dan Resiliensi Anak Korban Jaringan Kekerasan Ekstremisme di Provinsi DIY”. Forum ini berlangsung pada tanggal 8 Oktober dan bertujuan untuk menciptakan ruang koordinasi lintas sektor, menyamakan persepsi mengenai kebutuhan anak, serta merumuskan sistem penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pentingnya Kesamaan Visi
Irjen Pol Arif Makhfudiharto, S.I.K., M.H., yang menjabat sebagai Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT Polri, menekankan bahwa perlindungan anak memerlukan kesamaan visi dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Ia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi DIY atas langkah kolaboratif yang telah diambil, termasuk layanan Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga (TeSAGa) yang telah berjalan.
“Kita memiliki satu visi dan misi untuk melindungi Indonesia dari ancaman serius dengan memperhatikan nasib anak-anak kita. Kelangsungan negara ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang,” ujarnya. Arif juga menyoroti kemajuan yang telah dicapai Provinsi DIY dalam hal kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen terkait dalam penanganan anak-anak yang terdampak.
Menjamin Pemulihan yang Tepat
Arif berharap hasil dari diskusi ini akan menghasilkan rumusan yang dapat memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban jaringan kekerasan ekstremisme mendapatkan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan individual mereka. Ia menekankan pentingnya solusi yang tepat dan efektif dalam membangun mekanisme pemulihan yang bermanfaat bagi anak-anak.
Pentingnya Kesehatan Mental dan Psikososial
Salah satu aspek krusial yang dibahas dalam forum ini adalah pemulihan kesehatan mental dan psikososial anak-anak. Proses penanganan harus dimulai dengan asesmen kondisi anak, diikuti dengan pendampingan yang memadai, serta rujukan ke layanan yang relevan dan pemantauan berkala. Pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap anak sangat diperlukan untuk membantu mereka membangun kembali rasa aman, kepercayaan diri, dan hubungan sosial yang sehat.
Modalitas Pemulihan di DIY
Khariroh Maknunah, Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian, menegaskan bahwa DIY memiliki sejumlah modalitas penting yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pemulihan. Selain layanan TeSAGa, daerah ini juga memiliki satuan tugas yang fokus pada penanganan kenakalan anak usia sekolah, yang dapat menjadi bagian integral dalam penguatan koordinasi antar lembaga.
“DIY telah memiliki modalitas yang kuat untuk membangun mekanisme pemulihan. Keberadaan TeSAGa dan satuan tugas penanganan kenakalan anak usia sekolah sangat penting bukan hanya untuk pencegahan dan perlindungan, tetapi juga untuk pemulihan dan peningkatan resiliensi anak. Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat dan memperjelas mekanisme rujukan agar pemulihan anak dapat dilakukan dengan aman, tepat, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sinergi dengan Rencana Aksi Nasional
Menurut Khariroh, penguatan mekanisme pemulihan ini juga sejalan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), terutama pada tema keempat dan keenam. Ia berharap hasil diskusi dapat diimplementasikan dalam bentuk mekanisme operasional yang dapat diterapkan hingga tingkat kabupaten dan kota di seantero DIY.
“Sesuai dengan tema RAN PE 4 dan 6, kami berharap FGD ini dapat menghasilkan mekanisme operasional yang dapat diterapkan di seluruh tingkat kota dan kabupaten di Provinsi DIY, dalam semangat kolaborasi, sinergi, dan keberlanjutan dengan rencana jangka panjang,” imbuhnya.
Pembagian Tugas dan Koordinasi Antarsektor
Mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Aria Nugrahadi, S.T., M.Eng., yang merupakan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas dalam pemulihan anak. Ia menegaskan bahwa pemulihan anak tidak dapat dibebankan pada satu instansi semata. Diperlukan koordinasi yang baik antar sektor agar dukungan dalam bidang keamanan, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial dapat saling melengkapi.
Dukungan Keluarga dan Lingkungan Sosial
Aria juga menyoroti betapa pentingnya dukungan dari keluarga serta penerimaan lingkungan sosial bagi anak-anak yang menjalani proses pemulihan. Anak yang berada dalam tahap pemulihan perlu mendapatkan kesempatan untuk kembali beraktivitas dan melanjutkan pendidikan tanpa stigma yang dapat menghambat perkembangan mereka.
“Penting untuk kita apresiasi bersama bahwa pemulihan anak tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Faktor keamanan, kesehatan, dan layanan sosial tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Forum ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan sinergi yang telah dibangun, serta memastikan adanya mekanisme yang jelas. Kita harus menentukan siapa yang mendampingi anak, kemana mereka dirujuk, bagaimana proses pendidikan berlangsung, dan bagaimana masyarakat bisa menerima anak-anak yang menjadi korban kekerasan ekstremisme. Dengan demikian, anak-anak tersebut dapat melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Lenovo dan NVIDIA Percepat Adopsi AI Secara Global untuk Inovasi Teknologi
➡️ Baca Juga: Investasi Jakarta Mencapai Rp173,6 Triliun, Kontribusi 17,2 Persen untuk Perekonomian Nasional
