Pembangunan Infrastruktur di Kawasan 3T untuk Mengatasi Kesenjangan Digital

bila salsabila5 jam ago

0 3 minutes read

Pembangunan infrastruktur digital di Indonesia telah menjadi isu penting, terutama di daerah yang termasuk dalam kategori Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Akses internet bukan hanya sekadar untuk bersosialisasi atau menikmati hiburan, tetapi juga merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemerintahan, dan menciptakan peluang ekonomi. Untuk itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkomitmen untuk memperluas pemanfaatan infrastruktur digital di seluruh pelosok negeri.

Transformasi Melalui Infrastruktur Digital di Kawasan 3T

BAKTI telah melaporkan sejumlah pencapaian yang signifikan dalam upaya menghadirkan konektivitas di daerah terpencil. Menurut Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar, lebih dari 31.000 lokasi telah dilengkapi dengan akses internet. Sebagian besar dari lokasi tersebut, sekitar 68%, difokuskan pada sektor pendidikan, sementara 5,89% digunakan untuk sektor kesehatan. Selain itu, 19,9% lokasi lainnya melayani kantor pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat. Infrastruktur ini juga menjangkau pasar tradisional, tempat ibadah, pos keamanan, lokasi usaha, dan fasilitas transportasi publik.

Peran BAKTI dalam Pembangunan Infrastruktur

Fadhilah menjelaskan bahwa BAKTI bukanlah operator telekomunikasi, melainkan lembaga yang bertugas mengelola dan membiayai pembangunan infrastruktur. Sementara infrastruktur inti sepenuhnya dikelola oleh operator seluler yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, BAKTI menekankan bahwa sekadar menghadirkan jaringan internet tidak memadai. Terdapat empat prinsip utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur digital: keberlanjutan masyarakat, kualitas layanan, skalabilitas UMKM, dan keberlanjutan industri.

Keberlanjutan Masyarakat: Mendorong adopsi dan inklusi digital.
Kualitas Layanan: Menjaga standar pelayanan yang baik.
Skalabilitas UMKM: Menciptakan peluang bagi usaha kecil dan menengah.
Keberlanjutan Industri: Menghindari dampak negatif terhadap sektor komersial.

BAKTI berencana untuk mulai menjalankan strategi keluar pada tahun 2024, di mana wilayah yang telah mencapai kematangan tertentu akan ditawarkan kepada vendor atau operator untuk dikelola lebih lanjut. “Keberhasilan pemerintah dalam Universal Service Obligation tidak diukur dari berapa lama kami berada di sana, tetapi seberapa cepat kami dapat melakukan exit dari lokasi tersebut. Ini berarti masyarakat sudah mampu mandiri,” tambahnya.

Strategi Konektivitas: Dari Satelit hingga BTS 4G

Untuk meningkatkan konektivitas di wilayah yang sulit dijangkau, BAKTI mengelola berbagai aset infrastruktur strategis. Salah satu contohnya adalah Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) yang memiliki kapasitas 150 Gbps. Sejak diluncurkan, satelit ini telah mendukung konektivitas berbagai fasilitas publik, termasuk sekolah dan puskesmas, serta pos perbatasan TNI/Polri. SATRIA-1 menjadi solusi penting untuk daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan berbasis darat.

Di sisi lain, Palapa Ring berfungsi sebagai tulang punggung konektivitas nasional dengan jaringan serat optik yang membentang sepanjang 12.148 kilometer. Jaringan ini melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota nonkomersial, dari Indonesia Barat hingga Timur. Program BAKTI AKSI juga telah menyalurkan akses internet gratis di lebih dari 31.864 titik layanan publik di seluruh Indonesia.

Pembangunan BTS 4G di Wilayah 3T

Program BAKTI Sinyal mencatat pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan BTS Universal Service Obligation (USO) di 6.747 lokasi di kawasan 3T. Pendanaan untuk proyek ini berasal dari APBN dan kontribusi dana USO. Langkah ini bertujuan untuk memperluas jaringan dan mengurangi daerah yang tidak terjangkau oleh sinyal.

Dampak Positif Konektivitas di Masyarakat

Pembangunan infrastruktur digital tidak hanya terfokus pada jaringan, tetapi juga terkait erat dengan pengembangan ekosistem digital dan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui berbagai program pelatihan literasi digital, digitalisasi pariwisata, dan penguatan BUMDesma, masyarakat didorong untuk tidak hanya menjadi pengguna internet, tetapi juga memanfaatkan konektivitas dalam meningkatkan aktivitas ekonomi mereka.

Di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, misalnya, konektivitas yang tersedia telah membantu modernisasi sistem pendidikan dan memperkuat rujukan layanan medis di pusat kesehatan. Cerita serupa juga muncul di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, di mana kehadiran BTS BAKTI telah mengurangi blank spot dan membuka akses komunikasi bagi masyarakat.

Tantangan dan Kolaborasi untuk Keberlanjutan

Fadhilah menekankan bahwa tantangan ke depan tidak hanya terletak pada perluasan akses, tetapi juga pada memastikan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat melalui BAKTI Komdigi, pemerintah daerah, dan operator seluler seperti Telkomsel sangat penting. “Keberlanjutan infrastruktur digital di daerah pelosok memerlukan model kolaborasi strategis lintas sektor,” ungkapnya.

Mewujudkan Visi Akses Informasi yang Merata

Melalui program BAKTI Media Connect 2026, yang mengusung tema “Memeratakan Akses Informasi ke Penjuru Negeri,” pemerintah ingin menunjukkan bahwa pembangunan konektivitas di kawasan 3T bukan hanya sekadar proyek infrastruktur. Lebih dari itu, konektivitas diharapkan dapat menjadi fondasi dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, memperkuat pelayanan publik, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Dari sudut pandang model kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang semakin solid, BAKTI berharap investasi dalam konektivitas ini akan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur digital tidak hanya terletak pada jumlah BTS, panjang kabel, atau kapasitas satelit yang berhasil dibangun. Yang lebih penting adalah seberapa besar konektivitas tersebut dapat mengubah kehidupan masyarakat di daerah pelosok negeri.